Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Wamenkum Prof Eddy Pastikan Untuk Cermat Susun Regulasi

SEMARANG - Proses penyusunan regulasi kali ini diawasi langsung oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof. Eddy OS Hiariej mendorong para Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk memperhatikan substansi hukum dengan cermat dalam setiap proses

Dalam kesempatan memberikan penguatan, Eddy menegaskan bahwa Perancang Peraturan Perundang-Undang harus mampu menyusun norma yang tidak hanya mematuhi asas formalitas, tetapi juga mengandung substansi hukum yang memenuhi asas-asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Baca juga: Selaku Mentor, Kasi Adm Kamtib Lapas Karanganyar terima hasil Aktualisasi CPNS 2021

Eddy mengibaratkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagai "penjahit hukum" yang bertugas merumuskan norma hukum sesuai dengan "ukuran" kebutuhan masyarakat. 

Menurutnya, seorang Perancang Peraturan Perundang-Undangan tidak hanya bekerja pada tataran redaksional, tetapi juga berkewajiban untuk melakukan kajian secara komprehensif agar norma yang dibentuk sejalan dengan prinsip-prinsip hukum serta mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Lapas Karanganyar Rutin Adakan Profiling terhadap Warga Binaannya

“Perancang harus memiliki pemahaman mendalam atas asas lex certa (kepastian hukum), sehingga norma hukum yang dirancang dapat meminimalisir multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan, ” ujar Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya harmonisasi regulasi. Ia menyoroti praktik penyusunan peraturan yang sering kali menghasilkan aturan tumpang-tindih, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan hukum dan menciptakan inkonsistensi. 

Baca juga: Kunjungan Virtual Perwakilan Kedubes Iran Kepada Warga Binaan Asing Asal Iran di Lapas Karanganyar

Eddy mengingatkan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan seharusnya melalui tahap harmonisasi yang ketat untuk memastikan konsistensi dengan peraturan yang sudah ada serta menghindari konflik norma (conflict of norms) di antara peraturan perundang-undangan.

“Seorang perancang hukum harus memahami asas _lex superior derogat legi inferiori_, sehingga aturan yang mereka buat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, " terang Eddy.

Baca juga: TNI berikan Bantuan Bio Sollar Cell kepada Petani Penggarap Lahan di Sekitar Lapas Karanganyar

"Hukum ideal adalah hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kebingungan atau bahkan menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum, ” imbuhnya.

Eddy juga mengingatkan pentingnya pemenuhan asas keterbukaan dalam proses perancangan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan melalui konsultasi publik untuk menjamin adanya transparansi serta agar aturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Baca juga: Dinyatakan Memenuhi Syarat Administratif dan Subtatif, 31 Warga Binaan Lapas Karanganyar dipindahkan ke Lapas Maximum Security

Dengan demikian, hukum yang terbentuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara komprehensif.

Dengan pendekatan seperti ini, Eddy berharap para Perancang Perundang-Undangan dapat menyusun hukum yang responsif, berkeadilan, dan mengandung nilai kemanfaatan yang tinggi bagi seluruh masyarakat.

Adapun kegiatan penguatan ini diikuti oleh Para Perancang Peraturan Perundang-Undangan di seluruh Kantor Wilayah di Indonesia melalui daring, Rabu (06/11).

Dari Kanwil Jateng hadir, Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, Kepala Bagian Program & Humas Toni Sugiarto, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan & BMN Maria Titik, serta para Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Jateng.